DPRD Kebumen Tolak Bangunan Eks RSUD Dihibahkan

Gedung bekas RSUD Kebumen. (Foto : ist)

Kebumen (wartapurworejo.com) – Kebijakan Pemkab Kebumen memberikan hibah bangunan eks RSUD Kebumen menjadi alih fungsi Kampus UNS menemui babak baru. Kali ini seluruh unsur pimpinan DPRD Kebumen menyatakan sikap menolak dan tidak mendukung atas pemberian hibah aset daerah seluas tiga hektare tersebut.

Sikap penolakan itu dituangkan dalam sebuah surat rekomendasi yang ditunjukan kepada Bupati Kebumen, H Yazid Mahfudz berdasar hasil rapat pimpinan DPRD Kebumen dengan Sekda, Kepala BPKAD, Kabag Hukum Setda dan Kabag Tata Pemerintahan Setda Kebumen, pada Senin (12/10/2020) di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kebumen.

DPRD Kabupaten Kebumen meminta kepada Bupati untuk memprioritaskan suatu kebijakan mengarah kepada pengurangan angka kemiskinan di Kebumen, mengingat Kabupaten berslogan Beriman ini masih meyandang Kabupaten termiskin paling bontot di Jawa Tengah.

“Berkaitan hibah ke UNS, kerjasama memang perlu tapi jangan bagi-bagi aset dong. Sewa atau bagi hasil ini kan lebih baik juga tidak melukai hati rakyat. Ini prinsip kami,” terang Ketua DPRD Kebumen, Sarimun Rabu (14/10/2020).

Selaras dengan Sarimun, Wakil Ketua DPRD Kebumen Agung Prabowo menjelaskan, terdapat alasan paling mendasar unsur pimpinan DPRD Kebumen menolak bangunan bekas RSUD yang beralamat di Desa Bojong, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, yakni berkenaan dengan aset vital dan sangat penting untuk menjadi pendapatan daerah.

“Setelah rapat selesai selanjutnya kita bikin surat rekomendasi yang akan kami tujukan kepada Bupati Kebumen dan ditanda tangani oleh seluruh unsur pimpinan Pak Sarimun, saya, Pak fuad dan Bu selly,” terang dia.

Agung menegaskan, DPRD sebagai lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat serta memiliki fungsi kontrol atas berjalannya roda pemerintahan, akan menggunakan sejumlah hak legislasi jika sikap penolakan tidak diindahkan.

“Biar nanti proses berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, Kepala daerah untuk bekerja sesuai dengan ketentuan dan regulasi supaya tidak terlibat dalam kegiatan yang merugikan masyarakat khususnya terhadap asset-aset Pemkab Kebumen,” pungkas Agung. (Hafied-02)

Mungkin Anda juga menyukai